Tugas 2. Masalah yang sering dihadapi BUMN Menurut Hasil Penelitian World Bank

Masalah yang sering dihadapi BUMN dan biasanya digunakan sebagai pertimbangan yang mendorong dilakukannya kebijakan privatisasi di beberapa negara, menurut hasil penelitian World Bank (2004), antara lain adalah kerena beberapa permasalahan dalam BUMN yakni

1. Infisiensi, kelebihan karyawan, dan produktivitas rendah. Ketiga masalah tersebut terbilang akut dan dominan pada BUMN yang sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintah.
2. Kualiatas barang dan jasa rendah. Kualitas barang dan jasa yang dihasilkan BUMN pada umumnya dinilai rendah oleh masyarakat karena lemahnya kualitas sumberdaya manusia dan tertinggalnya teknologi yang digunakan oelh BUMN dalam memproduksi barang dan jasa.
3. Rugi berkelanjutan dan peningkatan utang. Beberapa BUMN yang merugi dan memiliki utang cukup besar tidak dapat segera melakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerja karena beberapa alasan. Salah satunya adalah aset BUMN yang berasa dari penyisihan APBN (sebelum ditetapkannya UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) harus dikonsultasi kepada pemerintah dan bahakan DPR.
4. Tidak responsif terhadap publik, pada umumnya disebabakan oleh lambannya proses pengambilan keputusan dan kurangnya jiwa wirausaha (entrepreneurship) di lingkungan manajemen BUMN.
5. Ketiadaan dana untuk memenuhi kebutuhan modal investasi. Salah satu hambatan pengembangan BUMNadalah kurangnya dana investasi terutama untuk pengembangan usaha. Sebagian modal BUMN berasa dari utang sehingga biaya modal (cost of capital) lebih tinggi dibandingkan jika didanai dengan modal sendiri (ekuitas).
6. Integrasi vertikal secara berlebiha, sering kali kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN sangat intervensif sehingga manajemen BUMN mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan manajerial.
7. Bergam tujuan dan saling bertentangan. Dualisme tujaun BUMN, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan pelayanan sosial kepada publik, merupakan salah satu penghambat BUMN untuk memasuki pasar kompetitif.
8. Misi lembaga salah arah dan tidak relevan. Adanya intevensi politik dan hambatan regulasi dapat mengacaukan misi BUMN sebagai entitas bisnis.
9. Pemamfaatan dan kinerja aset yang tidak optimal. Investasi yang dilakukan BUMN, terutama dalam bentuk infrastruktur, penggunaannya belum dapat dioptimalkan (notkonflik employed), antara lain kaerna masalah SDM, konflik kepentinga, birokrasi, serta hambatan hukum.
10. Praktik-praktik ilegal, praktik ilegal seperti kasus suap, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, kolusi dan nepotisme, serta beberapa praktek ilegal lain dalam pengelolaan BUMN. Penerapan good corparate govermance (GCG) diharapkan dapat membersihkan praktik-praktik ilegal itu.
11. Pencurian dan korupsi. Tingginya kasus pencurian dan korupsi dalam tubuh BUMN merupakan masalah yang perlu dicermati secara serius baik oleh pemerintah maupun oleh manajemen BUMN.