Dasar Konstitusional dan Operasional Sistem Ekonomi Indonesia

Inisiasi 3. Dasar Konstitusional dan Operasional Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang mengandung ciri-ciri dari kedua sistem ekstrem yang kita kenal yaitu sistem kapitalis-liberalis dan sistem sosialis-komunis. Permasalahannya adalah bentuk ideal yang dianggap paling tepat. Menurut Mubyarto (1995), meskipun sistem ekonomi Pancasila sering disebut-sebut dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah populer, namun dalam kenyataannya masih sulit didefinisikan. Masih menurut Mubyarto, yang penting adalah bahwa masyarakat sudah mengakui kehadiran sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa tersebut. Yang kini harus dipenuhi adalah adanya penerimaan masyarakat (public acceptance) yaitu kesediaan seluruh masyarakat termasuk kelompok yang berkuasa dan berpengaruh untuk mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, jangan sampai ada kecenderungan menuju arah kekuasaan negara yang berlebihan (etatisme) atau kebebasan yang tidak terbatas yang dapat melahirkan persaingan bebas yang mematikan golongan ekonomi lemah. Kecenderungan yang terakhir tampaknya lebih dominan agar dapat menguasai perekonomian nasional sebagai dampak dari perekonomian global. Sistem Ekonomi Indonesia diyakini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya, asalkan masyarakat benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi 3

Koperasi sebagai bangun usaha yang dianggap paling sesuai untuk masyarakat Indonesia yang menginginkan "produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah kepemilikan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat". Pernyataan tersebut menyiratkan asas kemandirian masyarakat, tetapi di lain pihak, negara diminta mengintervensi dalam mengarahkan roda perekonomian. Berikan penjelasan anda tentang hal ini!

JAWABAN

peran pemerintah dalam kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). hubungan saling ketergantungan/ keterkaitan yang integratif antar pelaku ekonomi pokok dalam perekonomian indonesia. Dimana pelaku pokok tersebut terdiri dari Koperasi, Sektor Pemerintah atau lebih dikenal dengan BUMN, pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi pemerintah tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. campur tangan negara  dalam koperasi juga dapat berupa memperoleh perizinan untuk mendirikan koperasi serta pemerintah menerima pajak dari koperasi. jadi intinya koperasi dan pemerintah bisa saling menguntungkan dalam upaya pengembangan sistem ekonomi pancasila yang benar.